Prabowo Subianto Harus Mencopot Kapolri Agar Kolusi dan Korupsi Proyek PIK-2 Milik Aguan dan Anthoni Salim Terbongkar

 

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. (Advokat)

Jelajah98, Makassar- Kasus pagar laut di Pantai Utara Banten sebenarnya kasat mata, tak misterius. Mengungkapnya juga mudah, karena semuanya merupakan perkara terindera. Membongkar dalang dibalik pagar laut pelanggar kedaulatan Negara, lebih mudah dan sederhana ketimbang mengungkap sel dan jaringan terorisme.

Terorisme yang katanya kejahatan 'Ekstra Ordinary' saja mudah dan cepat diungkap. Padahal, kasus terorisme lebih kompleks ketimbang kasus pagar laut.

Dan perlu untuk disampaikan, kasus pagar laut ini sudah setahun. Bukan baru dibangun 1 atau 2 minggu. Panjangnya, sudah mencapai 33 KM.

Warga khususnya para Nelayan sudah banyak yang mengeluh. Bukan hanya memperpanjang waktu melaut, pagar ini membuat boros BBM dan tangkapan ikan berkurang. Pada saat musim Ikan ke pinggiran, Nelayan tak bisa mencari ikan di pinggiran karena terhalang pagar laut.

Kasus pagar laut, juga sangat mudah ditelusuri. Karena penulis sudah mendapatkan dan menyampaikan informasi, bahwa yang mendapat Proyek pemagaran Laut namanya Memet, warga Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Atas Perintah Gojali alias Engcun. Gojali alias Engcun ini adalah bagian dari geng mafia tanah, bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya (orang kepercayaan AGUAN) untuk kepentingan proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim.

Jadi, tujuannya adalah untuk mengokupasi dan mensterilisasi kawasan pantai dan Laut. Sebelum nantinya direklamasi untuk kepentingan bisnis properti.

Namun, problemnya bukan pada kasusnya. Melainkan, keengganan (baca: ketakutan) institusi kepolisian untuk mengungkap. Bahkan, sejumlah oknum polisi diduga kuat malah menjadi bekingnya.

Sejumlah pihak paham, nama Ali Hanafiah Lijaya dekat dengan sejumlah pejabat. Penulis sendiri, mendapatkan sejumlah foto ekslusif sosok ini dengan sejumlah pejabat, baik dari institusi Polri maupun TNI.

Karenanya, akan sulit mengungkap kasus pemagaran Laut ini, sepanjang Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak dicopot. Langkah mencopot Kapolri, akan membuka jalan bagi institusi Polri untuk berani mengungkap kasus dalang pemagaran laut ini. Karena pejabat Kapolri yang baru, tidak perlu merasa ewuh pakewuh (tidak enak) untuk menuntaskan kasus.

Jaringan pejabat yang terlibat, nantinya juga akan tiarap. Mereka akan berfikir lebih baik melindungi diri sendiri dan jabatannya, ketimbang pasang badan untuk Ali Hanafiah Lijaya dan gengnya.

Sosok Kapolri yang Baru, haruslah sosok yang steril atau setidaknya tidak terlibat jaringan Ali Hanafiah Lijaya ini. Penulis mengusulkan nama Komjen Pol Ahmad Dofiri, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri, untuk ditunjuk menjadi Kapolri yang Baru.

Presiden Prabowo Subianto harus segera merespon cepat gangguan Kedaulatan Negara ini dengan mengambil langkah awal mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Presiden harus memberikan ketentraman kepada segenap rakyat, bahwa di Republik ini hanya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada Negara Kesatuan Republik Aguan (NKRA).