JELAJAH98

Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara terkait dengan aksi perusakan Masjid Miftahul Hida, masjid tempat peribadatan umat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, meski ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh MUI, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, namun dia mengatakan bahwa aksi perusakan perusakan tersebut tetaplah sebuah perbuatan yang dilarang Islam dan hukum. “Ahmadiyah, yang mengakui Syekh Mirza Ghulam Ahmad  sebagai nabi, memang dinyatakan sesat oleh MUI, namun kita berharap penyelesaian perusakan masjid Ahmadiyah ini dapat tetap diselesaikan melalui jalur hukum,” ujarnya kepada Republika.co.id, Ahad (5/9).  Adapun perusakan diduga dilakukan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengatakan pemb

( Anies Baswedan ) Jelajah98.blogspot.com , Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai sorotan terkait adanya dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan di Munjul, Jakarta Timur. Sebagaimana diketahui bahwa KPK pun mengaku akan segera memanggil Anies sebagai salah satu saksi dalam kasus rasuah tersebut. Namun, hingga sekarang belum terlihat adanya pergerakan dari KPK terkait klaim tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri angkat suara, Anies tampak tidak tersentuh KPK lantaran ada yang melindunginya hingga sekarang. "Saya menduga Anies ini masih dilindungi elite, karena ada sinyal dirinya maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024," ucap Rudi, dilansir dari GenPI.co pada Kamis, 12 Agustus 2021. Lanjutnya, Rudi menjelaskan figur elite itu berusaha terus untuk melindungi Anies dari beberapa tuduhan sebab bila itu terjadi, membuat Anies dalam masalah sebelum perhelatan tersebut. "Ini untuk 2024, saya pikir sosok di belakang Anies cukup

Jelajah98.blogspot.com, Salah satu Politisi Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menyebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini bergotong royong lintas lembaga. Pernyataan ini diungkapkan Abdullah Rasyid sebagai respon atas klaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ikhsan Fernandi. “Gotong royong lintas lembaga,” cuitnya, seperti dikutip oleh Galamedia, Sabtu, 14 Agustus 2021. Sebelumnya, Ikhsan Fernandi mengklaim, 2 oknum BPK telah menerima aliran dana suap bansos Covid-19. Kedua oknum BPK yang dimaksud Ikhsan Fernandi itu ialah Galung selaku tim audit BPK dan Yonda selaku utusan BPK. Berdasarkan keterangan dari Ikhsan Fernandi, Galung dikabarkan telah menerima dana suap bansos Covid-19 sebesar Rp100 juta pada Juni 2020. Sementara itu, Yonda dikabarkan telah menerima dana suap bansos Covid-19 yang jauh lebih besar ketimbang Galung, yakni sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat (AS) pada Juli 2020. “Untuk Galung selaku tim audit