JELAJAH98

SUBARTONO Jelajah98, Artikel- Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman bahasa dan budaya. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah dan ribuan adat istiadat yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia. Namun, keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi negara dalam menjaga harmoni dan persatuan antar masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan politik yang tepat dalam menjaga keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Salah satu kebijakan politik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pengakuan terhadap bahasa daerah sebagai bahasa resmi di daerah tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, namun bahasa daerah juga diakui sebagai bahasa resmi di daerah tersebut. Pengakuan terhadap bahasa daerah sebagai bahasa resmi di daerah tersebut memiliki tujuan untuk menjaga ke

Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri atas ribuan pulau tersebar dinegeri. Dengan kondisi serta letak geografis yang begitu luas, maka tak heran jika Indonesia memiliki beragam suku dan budaya.  Kekayaan Indonesia tidak hanya dari sumber daya alam yang melimpah ruah, namun kekayaan budaya yang begitu majemuk menjadi salah satu pemersatu bangsa di bawah naungan Pancasila dan NKRI. Sehingga dari itu kita sebagai warga negara Indonesia wajib saling menghormati setiap orang dari suku lain. Pasalnya, setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda dengan budaya suku kita. Sehingga untuk mengetahui semua itu, kita perlu pendidikan yang upaya nya untuk mencapai manusia bermartabat dan paham geografis skala Indonesia. Di negara Indonesia sistem pendidikan diatur dalam undang-undang yang mewajibkan seluruh warganya menempuh jalur pendidikan. Sistem pendidikan dikatakan berhasil jika peserta didik menjadi SDM yang berkualitas. Banyak orang yang menganggap nilai dari hasil belajar merupa

Jelajah98.blogspot.com, Salah satu Politisi Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menyebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini bergotong royong lintas lembaga. Pernyataan ini diungkapkan Abdullah Rasyid sebagai respon atas klaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ikhsan Fernandi. “Gotong royong lintas lembaga,” cuitnya, seperti dikutip oleh Galamedia, Sabtu, 14 Agustus 2021. Sebelumnya, Ikhsan Fernandi mengklaim, 2 oknum BPK telah menerima aliran dana suap bansos Covid-19. Kedua oknum BPK yang dimaksud Ikhsan Fernandi itu ialah Galung selaku tim audit BPK dan Yonda selaku utusan BPK. Berdasarkan keterangan dari Ikhsan Fernandi, Galung dikabarkan telah menerima dana suap bansos Covid-19 sebesar Rp100 juta pada Juni 2020. Sementara itu, Yonda dikabarkan telah menerima dana suap bansos Covid-19 yang jauh lebih besar ketimbang Galung, yakni sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat (AS) pada Juli 2020. “Untuk Galung selaku tim audit

  Magnet berarti besi berani. Magnetisme artinya : Kekuatan besi berani atau kekuatan ghaib (tersembunyi). Menurut pemeriksaan para ahli ilmu alam, ada dikatakan bahwa alam ini penuh dengan kekuatan ghaib, sehingga tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan manusiapun ada mempunyai kekuatan atau magnetisme itu. Dalam tiap-tiap urat halus yang ada di otak kita, dalam sekalian urat yang ada dalam badan dan pada tiap-tiap tetesan darah kita, alhasil diseluruh manusia ada tersimpan magnetisme.  Magnetisme inilah yaang jadi salah satu daripada alat-alat menyebabkan manusia hidup. Kalau tidak ada kekuatan itu manusia tidak akan hidup, sebagaimana kalau tidak ada darah dalam badannya ia akan mati. (tentu saja semua itu atas kehendak Allah). Timbulnya magnetisme dalam badan manusia itu, ialah karena bekerjanya atau bergeraknya elektriciteit kehidupan yang ada pada manusia. Maka untuk membangunkan dan mengumpulkan elektriciteit kehidupan, supaya bisa jadi satu kekuatan magnetisme yang berpengaruh,

Gambar perempuan berlawan Feminisme adalah sebuah gerakan sadar untuk mengubah keadaan atas diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penindasan yang dialami perempuan. Feminisme menyadarkan kita akan ketidakadilan gender dalam masyarakat kita, di manapun kita berada.  Kemudian tentu saja dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang mempersoalkan dan menganalisis ketidakadilan itu secara kritis, dan berusaha mengubah keadaan.  Namun kalau kita sedang berada di tengah sebuah negara pascakolonial, alias di belahan dunia yang sering disebut dunia ketiga, kritik feminis semacam itu mudah menjadi buah simalakama.  Di satu tentu saja kritik itu perlu dan relevan untuk menggugat ketidakadilan gender yang ada. Di sisi lain, saat kritik itu diutarakan, ia berpotensi dijadikan bagian dari wacana kolonial, yaitu sebagai bukti bahwa masyarakat setempat bersifat patriarkis, kolot, dan represif.  Di situ kemudian kolonial sering mencitrakan masyarakat barat sebagai lebih maju, dalam arti lebih adil gender.  Ma