Langsung ke konten utama

Idham Chalid: Ketua DPR Termiskin yang Mengharamkan Fasilitas Negara untuk Keluarganya

Jelajah98- Dalam sejarah panjang parlemen Indonesia, nama KH. Idham Chalid tercatat sebagai salah satu ketua DPR RI yang paling sederhana. Bahkan, banyak yang menyebut beliau sebagai Ketua DPR termiskin. Julukan ini bukan merendahkan, melainkan justru mengangkat martabat beliau sebagai sosok pemimpin yang menolak menjadikan jabatan sebagai jalan untuk memperkaya diri atau keluarganya.

Idham Chalid pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI pada periode 1971–1977. Di masa itu, kedudukannya sangat tinggi dalam struktur kenegaraan. Namun, berbeda dengan kebanyakan pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kemewahan, Idham Chalid justru hidup dalam kesederhanaan.

Keluarganya tidak menikmati fasilitas negara. Ia memandang bahwa fasilitas negara adalah amanah untuk menjalankan tugas, bukan untuk dimanjakan atau diwariskan kepada keluarga. Sikap ini jarang ditemui, apalagi di tengah zaman ketika gaya hidup pejabat sering kali kontras dengan kondisi rakyat.

Dikisahkan, Idham Chalid mengharamkan keluarganya menggunakan fasilitas negara. Anak-anaknya tidak boleh seenaknya naik mobil dinas, tidak boleh menggunakan rumah jabatan untuk urusan pribadi, apalagi memanfaatkan jaringan politik ayahnya demi keuntungan. Baginya, fasilitas negara adalah milik rakyat, dan dipakai semata-mata untuk melayani kepentingan rakyat.

Sikap ini menjadi bukti nyata bahwa jabatan baginya bukanlah tempat menumpuk harta. Bahkan ketika wafat, Idham Chalid tidak meninggalkan kekayaan berlimpah. Yang ia wariskan hanyalah nama baik, teladan moral, dan jasa besar bagi bangsa.

Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, sikap Idham Chalid terasa bagai oase di padang pasir. Saat ini, publik sering kecewa dengan perilaku sebagian anggota DPR yang:

1. Memamerkan harta dan gaya hidup mewah.

2. Terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga.

Padahal, rakyat masih banyak yang hidup dalam kesusahan. Maka, sikap Idham Chalid yang sederhana dan penuh integritas seharusnya dijadikan teladan.

Idham Chalid menunjukkan bahwa menjadi Ketua DPR bukanlah soal fasilitas, harta, atau kemewahan. Jabatan tinggi itu justru harus dijalani dengan kesadaran moral bahwa setiap rupiah fasilitas negara adalah milik rakyat yang harus dijaga.

Ketika seorang pejabat tinggi negara berani berkata “tidak” pada fasilitas untuk keluarganya, sesungguhnya ia sedang memberi contoh bahwa jabatan adalah amanah, bukan warisan kekuasaan.


Tulisan: SUBAR98

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ditipu Milyaran Rupiah, Laporan Rasman Alwi Tak Mempan di Polisi

Jelajah98, Selayar - Dugaan Pemalsuan Surat Tanah yang dilaporkan oleh Rasman Alwi pada bulan Februari Tahun 2020 lalu, sampai saat ini belum ada kejelasan dan kepastian hukum.  Saat itu juga, Rasman Alwi melaporkan Alfian Pramana pada Tanggal 10 September Tahun 2019 atas dugaan penipuan sebesar kurang lebih Tiga (3) Miliar. Pemalsuan Akta Autentik, laporan Polisi Nomor : LP/24/II/2020/SULSEL/RES.KEP.SLYR tanggal 11 Februari 2020 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sarbini dan oknum Notaris Muh Ridwan Zainuddin selaku Notaris pembuat akta panjar dan pelunasan. Dari uang Rp 800 juta yang ditransfer oleh Alfian Pratama masuk ke Rekening tanpa sepengetahuan Rasman Alwi sebagai panjar pembayaran tanah. "Saya ketahui bahwa ada uang masuk ke rekening saya setelah saya di telpon dan di WA oleh Kapolres Selayar saat itu dijabat oleh AKBP Syamsu Ridwan, S.IK. Padahal saya tidak mengenal Alfian Pramana. Kemudian saya diperintahkan uang tersebut ditarik dan diminta di bawa ke ruangannya pad...

Propam Polri Harus Tegas, DPR Jangan Diam: Nyawa Ojol Bukan Selesai di Kata Maaf

  Jelajah98, Artikel- Tragedi yang terjadi pada 28 Agustus 2025 di lokasi demonstrasi telah membuka kembali luka lama tentang hubungan rakyat dengan aparat negara. Seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia setelah ditabrak anggota Brimob. Kejadian ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan sebuah gambaran betapa rentannya nyawa rakyat di hadapan kekuasaan yang seharusnya melindungi mereka. Menurut saya, kasus ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Tidak boleh hanya berhenti pada kata maaf. Tidak boleh hanya dianggap sebagai insiden tak sengaja. Karena ketika nyawa rakyat melayang akibat tindakan aparat, negara wajib hadir memberi kepastian hukum dan keadilan. Kata maaf tidak sebanding dengan harga sebuah nyawa. Kata maaf tidak bisa menggantikan anak yang kehilangan ayah, istri yang kehilangan suami, atau orang tua yang kehilangan anak. Kata maaf hanya pantas jika diiringi dengan tindakan nyata: pengusutan yang tegas, transparan, dan terbuka untuk publik. Di sin...

Tentang Saya

 Hy sobat Blogger kali ini membahas tentang informasi yang akurat, ya.. Blogger kali ini bernama jelajah98 karena ingin mengarungi semua informasi terbaru tentang dunia, penasaran seperti apa? makanya ikuti terus ya :D Media Sosial :  Instagram : @official_subar Facebook : https://www.facebook.com/subartono Email Me : stono1998@gmail.com Thank you Buat Kalian yang udah ikut video ini ❤❤